Aleg PKS Minta Pemko Pekanbaru Buat Kebijakan Khusus Atasi Prostitusi dan Pasangan Mesum

PEKANBARU – Portitusi masih marak di ibukota Riau, Pekanbaru. Buktinya, banyak pasangan mesum yang bukan suami istri terjaring razia Satpol PP Pekanbaru, Jumat malam lalu. DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemko) membuat kebijakan khusus.

Seperti disampaikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi, persoalan penyakit masyarakat ini adalah permasalahan klasik yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus bisa membuat kebijakan khusus agar peluang investasi yang mengandung maksiat bisa dipersempit,” kata Sabarudi, Ahad (10/10/2021).

Ia juga mengingatkan pengusaha jangan hanya melakukan aktivitas bisnis saja di Pekanbaru, tapi harus selektif menerima tamu di tempat penginapan.

“Karena aktivitas maksiat menghambat seluruh lini,” kata dia.

Lanjutnya, tidak hanya pemerintah saja yang melakukan pengawasan, masyarakat yang daerah pemukimannya ada praktik maksiat juga harus melakukan pengawasan.

“Masyarakat, ketua RT dan RW juga harus melaporkan jika ada menemui aktivitas seperti ini (maksiat). Karena tidak sesuai dengan budaya Melayu,” tegasnya.

Sabarudi menyebut, pelaku usaha selangkah lebih maju dari pada penegak aturan. Karena para pelaku usaha ini bisa saja mengakali pemerintah agar bisnis mereka berjalan dengan lancar.

“Jadi pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melakukan pengawasan,” tegasnya.

Baca Juga

Jangan Potong Gaji THL, Pemko Pekanbaru Harus Cari Cara Lain untuk Selesaikan Tunda Bayar

PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencari cara lain untuk melakukan …